PANDEGLANG – Ketua DPRD Pandeglang, Udi Juhdi meminta pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) bertindak netral dan profesional dalam melakukan lelang proyek. Hal tersebut sebagai respon dari unjuk rasa yang dilakukan oleh Koalisi Rakyat Pandeglang Melawan (KRPM) terkait dugaan adanya mafia proyek yang digelar beberapa hari lalu.
Kata Udi, unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan massa merupakan hak dari warga negara dalam menyampaikan pendapat dimuka umum. Apalagi unjuk rasa tersebut demi kepentingan perbaikan masa depan Pandeglang.
“Tentu kami merespon aspirasi yang disampaikan masyarakat Pandeglang melalui aksi demo kemarin. Kritikan yang disampaikan itu untuk perbaikan pembangunan Pandeglang ke depan, karena mereka peduli dan cinta terhadap Pandeglang,” jelas Udi, Kamis (27/5/2021).
Sedangkan untuk tudingan yang dilayangkan masa aksi, Udi menekankan agar ULP bersikap profesional dan netral dalam menjalankan kinerjanya. “ULP harus netral dan profesional dalam melaksanakan lelang proyek. Jangan sampai ada hal-hal atau kebijakan yang bertentangan dengan aturan yang ada,” tegasnya.
Dia juga meminta pada para pemangku kebijakan agar dapat mengakomodir para pengusaha lokal dan jangan sampai ada istilah monopoli. Supaya semua pengusaha yang ada di Pandeglang, ikut berperan dalam menjalankan program pembangunan pemerintah.
“Beri kesempatan terhadap semua pengusaha di Pandeglang khususnya dibidang kontruksi. Karena di Pandeglang ini banyak pengusaha kontruksi yang tergabung dalam wadah-wadah asosiasi, maka saya harap itu bisa terakomodir semua,” ungkapnya.
Sementara itu, wartawan masih berusaha meminta keterangan resmi dari Ketua ULP Pandeglang, Roni untuk mengklarifikasi terkait adanya dugaan monopoli proyek di ULP namun belum berhasil. (Med/Red)
Sumber: bantennews.co.id